Pro dan Kontra Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Bagaimana Harus Menyikapi?

BPJS Kesehatan

Kadang negara ini, ingin meniru negara lain yang lebih makmur alias negara kaya, termasuk negara adidaya. Salah satunya soal kebijakan tentang jaminan sosial. Warga dijamin kesehatannya. Maka keluarlah program BPJS Kesehatan, saat itu masih bernama PT Askes (Asuransi Kesehatan). Sebuah hal yang bagus sebenarnya. Agar masyarakat yang sakit bisa berobat, tanpa pusing dan pening memikirkan soal biaya.

BPJS Kesehatan era presiden siapa? Kadang saya itu ditanyakan hal yang begitu mendetail seperti itu. Apalagi saat pemilu, wah pertanyaan itu sepertinya beruntun. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya ingin menyanjung junjungannya atau pilihannya. Tapi tak apalah, kalau bagi saya anggap hal biasa. Cikal bakal BPJS Kesehatan pada era Presiden Megawati, dengan terbitnya undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasiaonal.Nag

Nah pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai beroperasi untuk menjalakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan di era Presiden Joko Widodo diperluas lagi dengan keluarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Keanggotaan atau peserta BPJS Kesahatan ada tiga, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah yang menanggung iurannya (golongan kelas tiga) diperuntukan untuk masyarakat miskin,Peserta non PBI, yang membayar iuran dengan potong gaji dan Peserta Pekerja Mandiri, membayar iuran sendiri.

Kian hari, peserta BPJS Kesehatan terus bertambah dan semakin membludak. Karena, masyarakat Indonesia semakin sadar dan tahu manfaat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat berobat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit, ditanggung biaya oleh BPJS Kesehatan. Saya pun mengalami sendiri, keuntungan menjadi pesertanya. Saat berobat gratis, sehingga tidak begitu menguras isi rekening atau bahkan tidak sampai menjual pekarangan.

Setelah masyarakat merasa tenang, kesehatannya terjamin oleh BPJS Kesehatan. Semua penyakitnya tercover oleh badan asuransi milik pemerintah. Eh kini giliran pemerintah dan BPJS Kesehatan yang pening tujuh keliling. Keuangannya mengalami devisit, konon katanya. Eleh..ayah-ayah wae.
Kelas I dari 80ribu menjadi 160ribu
Kelas II dari 51ribu menjadi 110ribu
Kelas III dari 25ribu menjadi 42ribu
Dengan alasan devisit itulah, BPJS Kesehatan menaikan iuran sebesar 100 persen diawal tahun 2020. Sungguh keterlaluan. Wah, wah ini mah raja tega, jika ingin mengalami kenaikan seharusnya ya secara bertahap. Kalau bisa ya melihat kemampuan masyarakatnya juga. Lihat real kondisi lapangan gitulah. Atau bisa jadi ini sebuah taktik untuk mengurangi peserta BPKS Kesehatan? Alias BPJS Kesehatan sudah mengalami kedodoran. Entahlah.

Sepertinya pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak. Dan kayaknya juga merestuai kenaikan tersebut. Masyarakat hanya bisa pasrah dalam ketidakberdayaan. Terus bertahan sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan turun kelas. Atau terpaksa harus keluar dan berhenti sebagai peserta BPJS Kesehatan. Atau menjadi Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. Ah, sepertinya kini pemerintah juga melakukan persyaratan ketat bagi peserta PBI. Nah, bagaimana harus menyikapi? Masing-masing pribadi pastinya yang lebih tahu.

Related Posts

20 komentar:

  1. Saya juga bingun kenapa pemerintah bisa ke dodoran ,apa ada yang makan uangnya kok bisa begitu ya

    BalasHapus
  2. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berpengaruh besar terhadap penyelesaian defisit anggaran BPJS Kesehatan. Selama ini defisit menjadi masalah tahunan yang belum bisa diselesaikan BPJS.

    Sejak naik katanya, sekitar 24% banyak yang menurunkan kelas iuran bpjsnya, maksudnya ada yang dari kelas 1 ke 2 dan ada yang dari 2 ke 3.

    Kadang kalau saya pribadi gak terlalu jadi pikiran, yang terpenting selalu jaga kesehatan biar gak perlu atau gak usah pake sama sekali bpjs kesehatan. Kadang hidup suka bodo amat hahah

    BalasHapus
  3. Kami hanya bisa pasrah aja mas nggak bisa menolak

    BalasHapus
  4. setuju sama mas aris.. kita cuma bisa pasrah aja.
    pun mau bersuara atau demo, gak akan didengar lah kita-kita yang cuma rakyat kecil ini..

    BalasHapus
  5. Ketika masih menjadi PT Askes, gak pernah terjadi ada namanya devisit. Karna jaman saya kecil saya selalu pake Askes. Setelah menjadi BPJS Kesehatan malah devisit terus. Padahal kan peserta bertambah, yang bayar bertambah, logikanya harusnya uang yang dikelola tambah banyak. La wong gak semua yang bayar pasti make fasilitas BPJS Kesehatan. Tau deh gimana ceritanya jadi gak cukup.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Jangan disamakan BPJS dengan ASKES karena jumlah pesertanya berbeda. Sifat BPJS berlaku untuk semua orang Indonesia yang mencapai ratusan juta, sebaliknya ASKES bersifat sukarela dan tidak wajib untuk semua orang Indonesia.

      Jadi, tidak apel ke apel perbandingannya. Ini yang kerap menyebabkan kerancuan cara berpikir dalam hal ini.

      Logika kita tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan.

      Coba juga bayangkan, masyarakat yang dulu tidak pernah berobat, ketika ada BPJS tiba-tiba jadi senang berobat.

      Penambahan jumlah orang yang berobat memang meningkat sangat signifikan. Sesuatu yang sebenarnya bagus karena berarti semakin banyak orang yang diberi kesempatan berobat, tetapi disisi lain berarti buruk karena pengeluaran untuk membayar berobat itu sekarang ditanggung pemerintah.

      Jadi, selayaknya tidak perlu selalu harus berpikir negatif karena kita sendiri tidak mengetahui data yang pasti dan jelas tentang hal ini. Jangan berasumi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pas karena dengan begitu malah menimbulkan salah kaprah dan salah pemahaman.

      Masalah jaminan sosial adalah masalah besar yang bahkan negara sebesar Amerika Serikat saja juga masih mengalaminya hingga kini. Butuh waktu lama sekali untuk mencapai titik maksimum pelayanan dan ongkos yang hrus dibayar masyarakat.

      Hapus
    2. Tambahan PT ASKES bukan BPJS jadi penyebutan bahwa namanya dulu adalah PT ASKES sebenarnya salah karena BPJS mengusung konsep baru dan penerapannya "wajib" bagi semua warga. Mirip dengan Jaminan Sosial dibandingkan dengan sebuah PT yang bertujuan keuntungan

      Hapus
  6. Aku sih berpikir positif aja om, BPJS kan sasarannya masyarakat menengah ke bawah, tp faktanya, justru orang yg ekonominya menengah keatas yg lebih byk pake bpjs, yg menengah kebawah enggan pake BPJS karena mreka merasa berat barat iuran bulanannya (ini yg terjadi di kampungku), padahal masyrakat dgn perekonomian menengah keatas permintaan klaimnya lebih byk karena wawasan mereka lebih luas (ini yg terjadi di kantorku) aku nggak heran kenapa BPJS devisit, karena yg klaim lbh byk drpd yg bayar. Aku sendiri udah merasakan bgt manfaat BPJS, aku rasa yg aku bayar setiap bulannya, nggak sesuai dg yg aku klaim, jd kalau BPJS naik akupun pasrah soalnya aku juga butuh bgt BPJS.

    BalasHapus
    Balasan
    1. maap byk typo, *berat bayar iuran bulanannya" maksudnya

      Hapus
    2. Betul sekali mbak.. banyak orang yang sudah merasakan manfaat BPJS. Meski masih jauh dari sempurna, tetapi BPJS sudah sangat membantu banyak kalangan.

      Kenaikan iuran sendiri memang menjadi masalah, tetapi terkadang tidak terhindarkan karena jumlah rakyat Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu sangat banyak dan sulit memprediksi serta mengaturnya.

      Saya sendiri pernah merasakan manfaatnya dan betul sekali angkanya bisa lebih besar daripada iuran yang dibayarkan oleh kita

      Hapus
  7. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  8. Dari BPJS orang awam seperti saya berpikir Negara kok terkesan lepas tangan ngurusi kesehatan warga negaranya...disaat Negara lain justru menggratiskan layanan kesehatan ini malah warga negara yang harus menanggung dengan dalih gotong royong pemerintah nggak mau keluar modal...Indonesia negera kaya..minyaknya..emasnya tapi urusan kesehatan saja masyarakat harus dibebani iuran yang memberatkan...padahal rumah bayar pajak, motor bayar pajak, penghasilan kena pajak juga...

    BalasHapus
  9. setau saya bpjs ini memang sudah dirancang semenjak presiden Megawati

    BalasHapus
  10. Saya berpikir positive.
    Karena banyak faktor pastinya yang membuat sampai BPJS devisit.
    Bukan cuma gaji para direktur yang konon ketinggian akan tetapi bisa juga perilaku masyarakat yang tidak pernah membayar tiba-tiba mendaftar saat butuh,, lalu saat ga butuh berhenti lagi. Itu yang saya dengar, di daerah lain. Tapi, kalau di Bali insyaallah kami semua disiplin membayar BPJS sehingga pelayanannya pun bisa dibilang top markotop, jadi saya no komen (tapi udah komen panjang, hahahaha).

    BalasHapus
  11. BPJS itu sebenernya udah bagus banget. di Amerika yang ngga ada sistem healthcare kita kesandung aja bisa bayar jutaan. sedangkan bapa saya kemarin di operasi yang harusnya 50jtan, tapi ditanggung BPJS jadinya gratis

    yang salah itu orang-orang yang hanya bayar iuran ketika sakit. padahal sistem BPJS itu sistem iuran, sakit ngga sakit harusnya tetep bayar.

    BalasHapus
  12. Untuk kelas satu dan dua tidak apa-apa sih, tapi untuk kelas tiga kalo bisa jangan naik karena kebanyakan warga kurang mampu.

    BalasHapus
  13. masalah iuran BPJS nih rada kompleks menurut saya.
    satu sisi BPJS sangat membantu rakyat karena iuran yang relatif murah (dibandingkan swasta) dan mudah (kalo rajin bayar dan adm lengkap) dan sistem subsidi silang....
    Tapi karena murah dan mudah nya itulah bikin sebagian masyarakat berpikiran "kalo gak sakit ngapain bayar, bayar kalo sakit aja".
    kan jadi salah kaparah

    BalasHapus
  14. Sedih nih, suami saya nggak mau nerusin, nggak dibayar aja.
    Padahal saya pengen turunin kelas aja.
    Tapi nggak mau juga bayar pake duit saya hahaha.

    Saya jujur nggak setuju kalau naik, buat apa coba? hanya bikin makin banyak yang nggak mau bayar.

    Lagian, kalau jujur, yang ngabisin dana BPJS itu orang2 yang sebenarnya punya dana lebih kalau sakit.
    Tapi mumpung ada gratisan BPJS mereka pakai BPJS, hiks.

    Sementara yang ga mampu, palingan pake bpjs buat obat flu

    BalasHapus
  15. Kenaikan BPJS gak berpengaruh buat para kelas atas, sedangkan kita yang rakyat menengah ke bawah tentu sangat berpengaruh, mau komplen juga gak guna karena nggak didengar sama pemerintah.

    yang udah daftar juga kayaknya susah untuk berhenti, tahun depan yang nunggak bakal ditagih, jangankan tahun depan, bulan ini aja teman saya udah ada yang ditagih langsung tuh. Jadi kalau mau berhenti kayaknya harus nunggu mati dulu.

    BalasHapus
  16. Klo aku lebih setuju masyarakat dibebas in..mau ikut asuransi boleh, nggak juga gpp. Soalnya klo yang sekarang itu kesannya kayak memaksa..harus ikut, klo nggak adm dipersulit.

    BalasHapus

 
Back To Top